Wahai codala-codala yang dirahmati alam,

Lihat ke berbagai media. Facebook, Twitter, Instagram, Web dan lainnya. Pemerintah, setiap hari menjadi lelucon di mana-mana. Itu membuktikan gagalnya Istana menjaga kondusifitas warganegara, yang adalah kewajibannya. Akibatnya, karena dipagar oleh UU ITE, masyarakat sampaikan kejengkelan itu melalui meme, dan literal yang disembunyikan melalui satire.

Netizen telah berkoalisi dengan wabah pandemi untuk membongkar kekacauan yang terjadi di dalam Istana ke hadapan publik. Bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Presiden dan kabinet yang dibentuknya sendiri. Kenapa Sri Muliani lebih memilih berbicara lewat pers daripada atasannya, Presiden?

Kekonyolan Mahfud MD, apalagi. Ini manusia yang lebih kacau. Bukannya memperbaiki kecolongannya, Istana malah sibuk membayar buzzer–influencer untuk menyebarkan optimisme palsu kepada masyarakat. Menulis dongeng untuk menghibur publik. Yang seharusnya anggaran itu lebih baik dialokasikan menjadi sekarung beras dan selusin telor kepada masyarakat menengah yang jatuh miskin akibat wabah.

Pandemi ini tentu akan berakhir, iya benar, badai pasti berlalu. Tetapi setelah itu selesai, bangsa ini masih harus memperbaiki semua dampak pasca perang.

Pandemi ini tentu akan berakhir, iya benar, badai pasti berlalu. Tetapi setelah itu selesai, bangsa ini masih harus memperbaiki semua dampak pasca perang. Benteng yang sudah diserang, perlu dibangun kembali. Ekonomi yang memburuk, itu perlu dibangkitkan kembali. Dan itu memerlukan waktu yang lebih panjang dari durasi peperangan.
Kesimpualnnya apa? Tetap tertinggal dari perputaran global. Gagal mencuri start.


Bila semuanya saya tulis, itu akan melukai perasaan soheb-soheb saya di facebook yang pro Istana, hanya karena wujud seorang Jokowi. Padahal, sebenarnya yang perlu diungkap adalah kegagalan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Tidak begitu. Sebab yang dibicarakan di sini, jelas objektif. Adalah bentuk kebijakan yang gagal.

Sejak awal pakar sudah menyarankan; Lockdown!
Coba kalau dari awal dilakukan lockdown meyeluruh seperti anjuran para pakar epidemik, tentu semua lebih dapat dikendalikan. Namun, karena Presiden pelit, hanya karena alasan menjaga kestabilan ekonomi bila dilakukan lockdown, semua harus menanggung. Akibatnya apa? Biaya yang dikeluarkan negara pasca kesalahan itu, lebih besar dari kerugian yang bila dilakukan penutupan sejak awal.

Menurut angan-angan saya, Presiden perlu meminta maaf kepada masyarakat karena kelalaian yang telah diperbuatnya.

Sekian, subhanallah haleluya walaikumsalam.

Bung Plontos

Share this: