PW STN Jawa Barat mendesak Pemerintah mengkaji ulang Rencana Pembangunan Energi Panas Bumi (Geothermal) di kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP).

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede–Pangrango (TNGGP), merupakan kawasan Konservasi. Kawasan ini menjadi salah satu hutan penyangga terbesar yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Pada 1980, kawasan ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai sebagai kawasan konservasi. Gunung Gede Pangrango menjadi salah satu Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh badan PBB tersebut.

Cagar biosfer sendiri adalah pengelolaan suatu kawasan yang ditujukan untuk mengharmonikan antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati-sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konsep cagar biosfer, kawasan konservasi merupakan core area-nya.

Oleh sebab itulah, rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait Pembangunan Proyek Energi Panas Bumi (Geothermal), mesti dikaji ulang.

Proyek Geothermal mensyaratkan konversi atau alih fungsi lahan kawasan. Dan jika ini dilakukan, potensi kerusakan alam sudah tidak mungkin lagi dapat terhindarkan. Alih fungsi berdampak pada keseimbangan alam, dan juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Sebagaimana kita tahu, mayoritas masyarakat sekitar kawasan gunung Gede, khususnya di kecamatan Cipanas dan Pacet, Kabupaten Cianjur, merupakan petani penggarap. Mereka sangat bergantung terhadap kawasan ini dalam keberlangsungan aktivitas ekonominya.

Undang–undang NO.21 Tahun 2014, dan Undang–undang Cipta Kerja mempermudah perizinan penambangan dan eksplorasi lahan tanpa mengindahkan dampak lingkungan dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Ini tentu sangat buruk.

Wendy Hartono (foto: spesial)

Apapun alasan pemerintah, seperti mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), perizinan dalam bentuk pemanfaatan langsung, yang acuannya adalah Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sebagaimana dipaparkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, tidak bisa menjadi dasar setiap kebijakan pembangunan berhak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Kami tidak anti terhadap pembangunan. Namun, kami sangat berharap Negara cq. Pemerintah, bisa bersikap lebih bijak dalam soal pembangunan, terutama mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena pembangunan yang ramah lingkungan tentu akan membawa kesejahteraan, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Gunung Gede Pangrango.

Sebagai negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian, sumber-sumber daya agraria tentu sangat penting untuk dipertahankan. Dus, alih fungsi lahan produktif, apalagi kawasan konservasi yang telah diakui Dunia, dengan alasan apapun, adalah kebijakan salah kaprah dan membahayakan.

Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, mesti mengacu pada kerangka dasar sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Negara harus menjunjung tinggi nilai–nilai kearifan budaya lokal.

Mari mengingat kembali isi Pasal 33 UUD 1945, juga UU Pokok Agraria tahun 1960. Mari jaga kelestarian alam. Sebab inilah daya dukung terbesar perekonomian Indonesia, terutama dari sektor pertanian, dengan tidak melupakan sektor pariwisata berbasis konservasi.

Wendy Hartono
Ketua PW STN (Serikat Tani & Nelayan) Jawa Barat

Share this: