Oleh: Wendy Hartono*

Ada tiga aspek dasar yang menjadi ‘pembentuk’ Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Ok. Mari kita blejeti saja!

Bagaimana bisa orang punya umur panjang dan hidup sehat, kalau untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan paling minimum saja, misal, itu masih susah?

Di negara ini, orang miskin ‘dilarang’ sakit. Layanan kesehatan kita masih banyak yang belum bisa diakses masyarakat kebanyakan. Karena mahal, atau malah karena hal-hal yang sialnya, buat saya ini sepele; mentok di syarat-syarat administratif.

Kemudian bagaimana bisa aspek pengetahuan terpenuhi, kalau untuk sekedar ingin bersekolah saja, masyarakat masih susah? Orang miskin ‘dilarang’ sekolah. Kenapa? Simpel. Faktanya, biaya sekolah itu mahal, saudara-saudara.

Kemudian, bagaimana pula masyarakat bisa hidup layak, kalau akses-akses menuju kesejahteraan ‘tertutup rapat’ buat mereka? Jangan dulu bicara soal kesempatan kerja. Atau terciptanya ruang-ruang untuk itu.

Untuk sekedar menaikkan standar upah minimum saja, misal. Itu masih luar biasa susahnya. Standar minimum, lho. Masih jauh dari kata layak.

Oke. Kita ikuti saja logika arus utama, bahwa berdasar “standar-standar kelayakan” yang dibuat oleh United Nation Development Programme (UNDP), target-target pencapaiannya jadi ukuran Key Performance Index (KPI).

Jika target pencapaian IPM sekian digit tercapai, lalu apakah secara kualitatif itu berbanding lurus dengan fakta di lapangan? Saya kira tidak. Banyak daerah yang diklaim berhasil dalam pencapaian target IPM, tapi secara objektif, faktanya ‘muram’.

Baik. Sebut saja di “kota mawar”, pernah viral seorang bapak sampai harus berkeliling berhari-hari membawa jenazah anaknya dalam gerobak. Ia tidak bisa memakamkan anaknya, karena biaya pemakaman yang mahal. Itu setelah sebelumnya, sang anak sakit dan tak mendapat layanan kesehatan yang layak.

Atau misal, pernahkah kita peduli dengan kehidupan kaum buruh, dengan standar gaji minimum? Atau petani yang yang menjerit karena mahalnya harga pupuk, atau tidak lagi punya lahan untuk bertani?

Karena naik turunnya angka-angka statistik IPM yang ilusif masih dipercaya dan dijadikan rujukan, parameter objektif – kualitatif jadi kabur.

Para penyembah logika dan variabel-variabel kuantitatif membuat manusia tak lebih dari sekedar objek komoditas berdasar naik turunnya angka-angka statistik.

Maka jangan heran kalau keadilan kemudian terpinggirkan. Cita-cita kesejahteraan tertinggal jauh di belakang. Politic pattern masih terlampau kencang.

Impaknya, kemanusiaan harus rela bertekuk-lutut, dan dipaksa menyerah tak berdaya di hadapan angka-angka. (*)

*Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan (PW STN) Jawa Barat .

Share this: